Ketua Bawaslu Morowali: Pesta Rakyat AR69 Tidak Melanggar, Pelaksana Belum Menjadi Kontestan

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Pesta rakyat yang baru-baru ini dilaksanakan mantan Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Morowali, turut menjadi bahan diskusi pada sosialisasi Netralitas ASN TNI dan Polri yang diselenggarakan Bawaslu Morowali di hotel Metro Desa Bente, kecamatan Bungku Tengah, kabupaten Morowali, Senin (15/07/2024).

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

Ketua Bawaslu Morowali, Aliamin SE, dengan tegas menyatakan bahwa pesta rakyat yang dilaksanakan mantan Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail bukanlah pelanggaran, karena pelaksana belum menjadi kontestan dan saat ini belum masuk tahap pencalonan masih pada tahap sosialisasi.

"Saya tegaskan bahwa pelaksanaan pesta rakyat tersebut tidak melanggar karena pelaksana (Mantan Pj Bupati Morowali Rachmansyah Ismail) belum menjadi calon Bupati atau wakil Bupati Morowali pada Pilkada tahun 2024, " terang Ketua Bawaslu Morowali.

Baca juga: Tentukan Badan Publik Paling Informatif, KI Sumbar Gelar Presentasi 3 Nominasi Terbaik Dari 9 Kategori

Lanjut kata Ketua Bawaslu Aliamin, Apalagi pelaksana pada kegiatan tersebut tidak ada mengikrarkan diri atau mengkampanyekan diri bahwa akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau wakil Bupati Morowali pada Pilkada serentak 2024.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Kemudian, diseputaran arena pesta rakyat tidak ada terdapat spanduk atau baliho yang sifatnya ajakan atau meminta dukungan, yang ada justru sejumlah UMKM dan itu sangat baik untuk kemajuan ekonomi masyarakat lewat pesta rakyat yang diselenggarakan.

"Jadi tidak ada masalah, sepanjang pelaksana tidak ada mengikrarkan diri atau mengkampanyekan diri atau mengajak dan meminta dukungan dari peserta pesta rakyat, saya rasa sah-sah saja tidak ada aturan yang dilanggar, " jelasnya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Gelar Pendampingan Penyusunan LKIP 2022 untuk Wujudkan Kinerja Akuntabel

Pada kesempatan itu juga, Ketua Bawaslu Morowali menyampaikan jika kedepan ada undangan halal bihalal atau silaturahmi dari salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali tidak ada masalah, sepanjang undangan tersebut atas nama pribadi bukan sebagai calon.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

"Dilihat saja tema undangannya, jika atas nama pribadi mengundang tidak ada masalah, tapi kalau atas nama Calon itu yang tidak boleh dihadiri ASN, TNI dan Polri karena sudah pasti itu adalah melanggar, " pungkasnya.

(PATAR JS)